Pemkot Palembang Tak Hadir Rapat Paripurna, DPRD Palembang Tuding Ada Pelecehan! Rubi Indiarta: Pansus Harus Dibentuk
Senin, 01 Desember 2025 | 16:24:00 WIB
DAERAH
159 Kali
Palembang, PS.Com — Suasana Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang yang sedianya menjadi forum penting untuk membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan laporan Badan Anggaran mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, mendadak berubah tegang dan penuh kekecewaan. Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (29/11/25) itu resmi ditunda, setelah Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran Pemerintah Kota tidak hadir sama sekali tanpa keterangan apa pun.
Absensi total pihak eksekutif pada momentum krusial tersebut sontak memantik gelombang reaksi keras dari berbagai fraksi DPRD. Pimpinan rapat menegaskan bahwa mangkirnya Pemerintah Kota Palembang bukan sekadar pelanggaran tata tertib, melainkan sebuah tindakan yang dianggap merendahkan marwah lembaga legislatif.
Dari Fraksi PKB, Anggota DPRD Firmansyah Hadi mendesak dewan segera menggunakan hak bertanya kepada Pemkot. Tekanannya bahkan mengarah pada kemungkinan langkah yang lebih jauh.
“Sebaiknya kita menggunakan hak bertanya kepada Pemkot Palembang. Bila perlu, kami akan mengajukan pansus,” ujarnya lantang.
Nada serupa muncul dari Ketua Fraksi Golkar, Rubi Indiarta, yang menilai ketidakhadiran Pemerintah Kota sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi dewan.
“Ini rapat resmi DPRD. Ada pelecehan yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang. Kami sepakat mendesak pimpinan membentuk pansus,” tegas rubi.
Fraksi NasDem melalui M Aris Al Kautsar dan Fraksi Demokrat melalui Ilyas Hasbullah juga menyoroti dampak domino dari tertundanya pembahasan APBD. Menurut mereka, kekosongan koordinasi ini dapat melumpuhkan pelayanan publik dan menggangu kepentingan masyarakat selama satu tahun anggaran ke depan.
“Kita tidak tahu alasan ketidakhadiran ini. Harusnya ada komunikasi. Maka kami setuju menggunakan hak bertanya,” kata perwakilan Ilyas, menambahkan tekanan kepada pimpinan rapat.
Fraksi PAN melalui Ruspanda Karibullah pun melontarkan kritik tajam, menilai absennya kepala daerah sebagai bentuk kelalaian yang memperlambat agenda yang sudah melampaui batas waktu.
“Kami minta pimpinan menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada Wali Kota. Hak kita untuk bertanya harus dipertegas,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M Hidayat, mengingatkan bahwa ketidakhadiran kepala daerah dapat berimplikasi pada sanksi etik, sesuai aturan tata tertib yang berlaku.
“Jika kepala daerah tidak hadir dalam agenda penting seperti ini, maka ada sanksi etika seperti teguran tertulis. Kami mohon agar hal itu dipertimbangkan,” tegas Hidayat.
Setelah mendengar seluruh pandangan fraksi yang memanas, pimpinan rapat akhirnya mengetuk palu paripurna resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Ruang sidang yang semula dihiasi ekspektasi pembahasan strategis, berubah menjadi simbol frustrasi politik di akhir tahun.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Palembang belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan ketidakhadiran mereka. (Kv)
Berita Terkait
Pemdes Babakanjaya Melaksanakan Pelatihan Ketahanan Pangan Dengan Kelompok Tani Dan Pembagian Bibit Benih Padi
Senin, 30 Desember 2024 | 14:30:00 533 views
desa Babakanjaya musim tanam sudah berjalan diberbagai wilayah kelompok tani dan disambut ceria tampak tidak ada kendala,masih hal yang umum adanya hama tikus menjadi Hal yang harus dikendalikan
Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun
Minggu, 29 Desember 2024 | 05:15:00 484 views
Palembang Siap Berkilau! Pj Wali Kota Pastikan Listrik Aman di Malam Pergantian Tahun
Ardiansyah Ketua Dekopin Kota Cilegon Hadiri Rekonsiliasi Dan Pemilihan Ketum Baru
Sabtu, 28 Desember 2024 | 14:04:00 466 views
Dekopin Gelar Musyawarah Nasional (Munas)
Masjid Al-Falah Talang Jawa Terima Wakaf/Hibah Mobil Ambulans dari Dra. Hj. Oktoryani.
Jumat, 27 Desember 2024 | 11:07:00 3275 views
Lurah Kelurahan Pasar 3 Desiana, S.E., turut menyampaikan apresiasinya atas pemberian wakaf ini.
Kodim 0616 Indramayu Luncurkan Program Gizi Gratis bagi Kesehatan Ibu dan Anak
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:41:00 506 views
Dalam rangka mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, Kodim 0616 Indramayu melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui
Artikel Terpopuler | 2024
KMS Ali Siliwangi: Hj Lidyawati, Pilihan Terbaik Untuk Kabupaten Lahat
POLITIK
2024-10-31 21:30:46 7080 views
Kegiatan Dapur Masuk Sekolah Kodam II/Sriwijaya Di Wilayah Kodim 0404/Muara Enim Berjalan Lancar
TNI
2024-10-18 19:29:45 6414 views
Seringnya Mati Lampu, Ali Pinta PJ Bupati Berikan Rekom Cepat Ganti Pimpinan PLN Lahat
NASIONAL
2024-11-08 17:05:26 5958 views